JAKARTA – pemerintahan masih mengkaji kebijakan harga jual gas bumi tertentu (HGBT) sebesar USD6 per MMBTU untuk tujuh sektor sektor lalu ada wacana untuk mencabut subsidi HGBT. Ada juga pendapat yang menginginkan subsidi dihapus, meskipun gas merupakan salah satu komponen biaya utama di bidang industri.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengungkapkan sudah ada waktunya pemerintah melakukan audit penerapan tarif gas alam di tempat di negeri, baik yang untuk lapangan usaha maupun untuk rakyat. Sebab, biaya gas Indonesia ketika ini telah terlalu tinggi, apabila jika dibandingkan dengan dengan nilai gas alam internasional yang tersebut hanya sekali USD3,21 per MMBTU.
“Kita ini salah satu penghasil gas alam terbesar dunia, bahkan baru hanya ditemukan sumber gas pada Aceh yang mana sangat jauh lebih lanjut besar 18 kali lipat dari yang mana dalam hasilkan pada Arab Saudi. Seharusnya nilai tukar gas alam dalam Indonesia serupa dengan yang dimaksud di area berlakukan dalam Arab Saudi, yaitu USD0,5 per MMBTU,” ujar BHS, pada pernyataannya, Selasa (17/12/2024).
Dia menyebutkan harga jual gas sektor yang mana disubsidi hanya saja untuk tujuh sektor industri, yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca kemudian sarung tangan karet adalah USD6 per MMBTU. Sementara yang tidak ada mendapatkan subsidi mayoritas hasil sektor adalah USD11-12 per MMBTU, tergantung klasifikasi industri.
Ketentuan itu, katanya, sangat mahal juga tinggi sekali harganya, bandingkan dengan tarif gas sektor di tempat Malaya yang mana sebesar USD4,5 per MMBTU. Sementara, biaya gas lapangan usaha di dalam Thailand adalah USD5,5 per MMBTU serta harga jual gas bidang dalam Vietnam sekitar USD6,39 per MMBTU.
“Bagaimana bidang kita mampu bersaing dalam domestik maupun internasional apabila nilai gas alam untuk bidang di area Indonesia dua sampai tiga kali lipat dari negara-negara Asia Tenggara tersebut, apalagi di dalam sektor pertanian, bidang pupuk mempunyai total biaya 70 persennya adalah komponen dari gas alam,” jelas Bambang.
BHS menjelaskan jikalau tarif subsidi HGBT untuk pupuk dikembalikan normal maka nilai pupuk akan meningkat tajam, bisa-bisa dua kali lipat. Kondisi itu tentu akan menyulitkan produksi pertanian di tempat Indonesia lalu tarif beras yang pada waktu ini telah sangat mahal, sehingga akan menjadi sangat jauh lebih lanjut mahal.
Bambang yakin pemerintahan Prabowo akan memperhatikan kondisi ini untuk tiada mencabut subsidi HGBT, bahkan akan mempertimbangkan biaya gas alam untuk lapangan usaha menjadi USD6 per MMBTU untuk semua jenis industri.
“Kita harapkan bisa saja turun menjadi serupa dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya sehingga nilai item sektor akan ekonomis dan juga daya beli penduduk kembali meningkat,” tandasnya.
Kebijakan ini, katanya, akan lebih tinggi meningkatkan iklim bidang usaha bidang yang ada di dalam Indonesia sehingga tak gulung tikar maupun berpindah ke negara lain yang digunakan dampaknya akan meningkatkan pengangguran. Dengan kebijakan itu, diharapkan lapangan usaha di tempat negara lain berminat masuk ke Indonesia sehingga ekonomi menjadi berkembang 8% sesuai target yang mana diinginkan Presiden Prabowo.
