JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan, bahwa dunia semakin bukan terprediksi, salah satunya dengan terpilihnya lagi Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat (AS) . Adapun hal ini menjadi penting mengingat kebijakan Trump pada menghadapi gejolak dunia.
Menurut Perry, kebijakan Trump yang mana mengutamakan negaranya harus dicermati, oleh sebab itu ia bukan percaya pada multilateralisme. Maka demikian, Trump mengincar tarif impor tinggi pada banyak negara.
“He does not believe on those kind, he only believes in bilateral deal. Oleh akibat itu, makanya yang tersebut disasar sekarang adalah negara-negara yang digunakan punya surplus besar perdagangan dengan Amerika Serikat,” ujar Perry di area Seminar KAFEGAMA, Menara BTN, Hari Sabtu (14/12/2014).
Perry menjabarkan negara dengan surplus perdagangan besar itu adalah China, Kanada, Eropa, juga Vietnam yang mana menjadi negara Asia Tenggara satu-satunya.
“Itulah negara-negara yang tersebut punya surplus perdagangan besar dengan Amerika juga karenanya beliau akan mengenakan tarif yang tersebut tinggi bagi barang-barang yang diimpor Amerika dari lima negara itu,” jelas Perry.
Bahkan, Perry mengumumkan Trump sekarang telah merencanakan tarif minimal 25% terhadap China per semester II-2025. Kemudian juga sudah ada diinformasikan tarif perdagangan untuk Kanada.
Selain itu, Perry mengatakan, Donald Trump juga sudah ada menyiapkan kebijakan imigrasi yang mana sangat ketat untuk semua pekerja. Dalam hal ini oramg asing pada Amerika yang dimaksud tiada punya izin sah akan diusir dengan paksa.
“Kenapa? supaya ekspor Amerika naik, impor Amerika turun sehingga pertumbuhannya dapat naik. Dan akibat itu juga untuk tenaga kerja, supaya orang-orang Amerika yang tersebut dipekerjakan bukanlah orang-orang asing, khususnya dari Meksiko,” ungkap Perry.
Oleh lantaran itu, Perry mengatakan, kebijakan ekspor-impor Trump harus dipelajari agar bisa jadi ditangani. Meskipun surplus perdagangan Indonesia dengan Negeri Paman Sam tidaklah terlalu besar, Perry menyatakan Indonesia harus memahami bagaimana bisa saja mendapatkan perjanjian segera dengan AS. Bukan melalui WTO atau CEPA.
