JAKARTA – Ketua DPD Sultan B Najamuddin menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mana menyatakan pemilihan kepala daerah sangat mahal kemudian kepala tempat sebaiknya dipilih melalui DPRD sebagai tesis yang mana perlu dipertimbangkan secara serius.
Menurut Ketua DPD ke-6 RI itu, pihaknya termasuk yang paling intens mengawasi kemudian mengkaji proses pemilihan kepala daerah Serentak 2024. DPD beranggapan pemilihan gubernur adalah pesta demokrasi rakyat dan juga eksistensi otonomi wilayah yang harus dilaksanakan secara berkualitas agar melahirkan kepala area berkualitas.
“Pernyataan Pak Presiden lalu Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia adalah kajian hampir semua pihak yang dimaksud mulai khawatir dengan proses pilkada yang dimaksud semakin tiada efisien. Kami pun secara pribadi pernah menyinggung isu ini dengan Pak Prabowo pada beberapa pertemuan kami dengan beliau,” ujar Sultan, Hari Jumat (13/12/2024).
Di sisi lain, Pemilihan Kepala Daerah dengan segera juga bukan menjamin otomatis adanya legitimasi daulat rakyat yang dimaksud kuat pada proses pilkada. Hal ini dibuktikan dengan semakin rendahnya partisipasi rakyat di pilkada serentak kemarin.
“Tingkat partisipasi warga pada pilkada kemarin secara nasional kurang dari 70 persen. Di pemilihan kepala daerah Ibukota bahkan belaka 58 persen dan juga masih tinggi upaya gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK),” ungkapnya.
Artinya, diperlukan penyempurnaan di sistem urusan politik khususnya sistem pemilihan hingga sistem partai urusan politik ketika ini. Karena itu melalui buku “Green Democracy”, DPD menawarkan beberapa opsi yang mana mungkin saja bisa saja memperbaiki sistem pemilihan umum ketika ini secara bertahap, salah satu opsi yang tersebut paling diskon kemudian efektif adalah melalui DPRD untuk pilkada Gubernur. Sementara pilkada kabupaten/kota masih perlu dilaksanakan secara langsung.
Tujuannya, kata Senator dengan syarat Bengkulu itu, agar Gubernur mampu menerjemahkan kegiatan pemerintah secara maksimal dan juga sanggup dievaluasi kapan semata dengan mempertimbangkan kinerja oleh presiden. Selain itu, Gubernur juga dapat bekerja tanpa hambatan urusan politik juga tekanan publik lainnya.
Mantan Gubernur Bengkulu itu menuturkan pihaknya akan mengevaluasi kemudian mengkaji sistem pilkada dengan mempertimbangkan partisipasi juga keinginan masyarakat. Karena ketika ini sedang reses, DPD akan mendengarkan masukan publik tentang proses pilkada selama ini.
“Pada akhirnya kita harus kembali mendengarkan keinginan dan juga harapan masyarakat. Sambil kita melakukan edukasi urusan politik serta memberikan pemahaman untuk warga pada meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia,” ujar Sultan.
“Intinya, kita punya beberapa opsi untuk menyederhanakan dan juga menghasilkan demokrasi kita makin efisien, makin efektif sekaligus meningkatkan kualitas agar demokrasi makin matang,” tambahnya.
