Setara Institute Kuantitas Tingkat Demokrasi Pilpres kemudian pemilihan gubernur 2024 Rendah
JAKARTA – Setara Institute menilai kualitas sekaligus dinamika proses menjauhi hingga pelaksanaan Pilpres lalu pemilihan gubernur 2024 cukup rendah. Penilaian ini berdasarkan Ukuran HAM 2024, Distraksi Hak Asasi di dalam Rezim Transisi yang dikeluarkan Setara Institute.
Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan menuturkan rendahnya kualitas demokrasi pada waktu ini ditandai partisipasi pemilihan Serentak 2024 bukan menyentuh 70%, sarana prasarana pemilihan umum yang mana tiada inklusif, hingga representasi perempuan di kursi parlemen maupun kontestasi kepala daerah.
“Hal inilah yang menjadi alasan di area balik menurunnya -0,1 pada skor hak turut juga pada pemerintahan menjadi 3,1,” kata Halili sebagaimana siaran pers yang digunakan diterima, Selasa (10/12/2024).
Dalam tabel perbandingan skor Skala HAM periode I (2014-2019), 2023, juga tahun 2024 dinyatakan skor hak sipil serta urusan politik sebagai berikut 3,0 (periode I), 3,0 (tahun 2023), juga 2,9 (tahun 2024).
Dengan menurunnya hak sipil kemudian urusan politik pada tahun 2024, Setara Insititute merekomendasikan Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi serta berpendapat oleh masyarakat, jurnalis, maupun insan akademis.
Kemudian, menjamin ruang civic tanpa intervensi. “Termasuk serta teristimewa memulihkan lingkungan urusan politik demokratis yang digunakan patuh pada prinsip rule of law lalu standar-standar etik demokrasi,” ujar Halili.
Diketahui, Skala HAM 2024 ini merupakan studi pengukuran kinerja negara sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) pada perlindungan, pemajuan, penegakan, lalu pemenuhan HAM dalam Indonesia.
Indeks HAM disusun dengan mengacu pada rumpun-rumpun hak yang mana terdapat di Kovenan Internasional Hak Sipil dan juga Politik juga Kovenan Internasional Hak Sipil dan juga Politik lalu Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, dengan menetapkan 6 indikator pada variabel hak sipil kemudian urusan politik dan juga 5 indikator pada variabel hak ekonomi, sosial, budaya yang tersebut selanjutnya diturunkan ke pada 50 sub indikator.
Penilaian diadakan menggunakan skala Likert dengan rentang 1-7 yang dimaksud menggambarkan nilai 1 sebagai perlindungan, penghormatan, kemudian pemenuhan HAM yang tersebut paling buruk. Lalu, nomor 7 menunjukkan upaya komitmen pemajuan HAM yang dimaksud paling baik.
Penilaian ini menggunakan triangulasi sumber dan juga expert judgment sebagai instrumen justifikasi temuan studi.
