JAKARTA – Langkah Presiden Prabowo Subianto menempatkan sektor pangan dan juga pertanian sebagai isu masyarakat yang strategis juga prioritas dinilai tepat. Meskipun timbul keresahan umum akibat pelibatan masif TNI terlibat juga cara-cara militer di teknis implementasi kebijakannya.
“Militeristik yang dimaksud diidentikkan dengan kekerasan (violence) masih belum otomatis mudah diterima rakyat sipil, apalagi bagi dunia pangan juga pertanian,” ujar politikus Partai Golkar Dina Hidayana, Hari Minggu (22/12/2014).
Dina meninjau strategi ini perlu dipandang sebagai jalan berada dalam di mengatasi kondisi abnormal. Meskipun pascareformasi, supremasi sipil dimaksudkan untuk memisahkan secara tegas peran sipil dan juga militer.
“Namun faktanya, hingga pada waktu ini kecenderungan sipil juga birokrasi kita masih tertatih di menertibkan diri secara mandiri, karenanya perlu pendampingan pada hal penegasan sistem komando kemudian kedisiplinan,” ujar Ketua Umum IKATANI ini.
Reformasi birokrasi yang mana sudah pernah dijalankan selama beberapa dekade, kata Dina, meskipun terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu, namun belum cukup signifikan dibandingkan dengan kemajuan negara-negara di tempat kawasan regional kemudian global.
Berdasarkan skor yang mana dikeluarkan Bank Global pada 2023 pada mengukur kinerja kemudian efektivitas pemerintahan di dalam dunia, indeks efektivitas birokrasi Indonesia masih berada di dalam peringkat 73 dari 214 negara. Sedangkan, Ukuran Persepsi Korupsi Indonesia pada 2023 bahkan anjlok ke rangking 115 dari 180 negara, dengan skor yang dimaksud sejenis persis dengan 2014.
“Sistem pemilihan umum proporsional terbuka ditengarai sebagai hulu masifnya korupsi kemudian inefisiensi birokrasi,” ucapnya.
Ketua Depinas Soksi ini memandang perlunya mengelaborasi keterpaduan peran militer di menjembatani kegentingan situasi di area proses peralihan akibat tingginya inefisiensi juga mengguritanya korupsi di area semua lini.
“Dalam konteks ini, penyiapan produksi skala nasional dan juga melancarkan rantai pasok pangan perlu pendampingan militer untuk mengatasi kebuntuan lapangan, misalnya menyangkut konflik pengadaan atau sengketa lahan, percepatan produksi, distribusi yang tersebut lebih lanjut efektif efisien ataupun penguatan manajemen,” ujarnya.
Militer secara natural sudah pernah terlatih dengan pola komando yang terintegrasi untuk mencapai target sasaran yang digunakan lebih banyak terukur. Selain itu ketegasan, kedisiplinan juga keseriusan pada proses merupakan ciri khas pola militer.
Sementara sipil dapat mengadopsi yang dimaksud di tempat masa transisi, sehingga diharapkan terjadi akselerasi swasembada pangan sebagaimana misi bersama. “Meskipun demikian, supremasi sipil tetap saja fundamen di demokrasi, karenanya pelibatan aparat militer bergerak semata-mata dapat dilaksanakan di rentang waktu, kondisi kemudian skala tertentu agar bukan menjadi bias, tumpang tindih lalu kebablasan,” kata alumni S3 Universitas Keamanan (Unhan) ini.
