Peng Chi-ming
Menteri Lingkungan Hidup, Taiwan
PERUBAHAN iklim sudah pernah sangat memengaruhi negara-negara di area seluruh dunia. Sebagai anggota komunitas internasional, Taiwan juga menghadapi tantangan kritis di dalam bidang ini. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah dilakukan menyaksikan kekeringan terparah di satu abad, curah hujan yang mana tinggi, kemudian topan yang digunakan dahsyat.
Presiden Lai Ching-te memasarkan lima strategi utama untuk transisi menuju nol emisi. Hal ini melibatkan dimulainya transisi energi kedua; percepatan pengembangan sumber energi terbarukan seperti panas bumi, hidrogen, biomassa, lalu energi laut; memajukan metamorfosis digital dan juga penghijauan di lapangan usaha kita, dan juga membentuk gaya hidup nol emisi.
Dengan demikian, kita terus bergerak progresif menuju transisi yang dimaksud adil tanpa meninggalkan siapa pun.
Pada bulan Juni, Taiwan membentuk Komite Perubahan Iklim Nasional di tempat bawah Presiden untuk menangani hambatan iklim serta kerja sebanding internasional dari perspektif pengerjaan nasional.
Komite yang dimaksud berfokus pada tujuh bidang, yakni jalur menuju nol emisi, beragam energi hijau dan juga teknologi pengurangan karbon, metamorfosis hijau kemudian digital, gaya hidup hijau berkelanjutan, transisi yang adil, keuangan hijau berkelanjutan lalu tanah air berkelanjutan, juga ketahanan adaptif. Komite ini memungkinkan komunikasi yang dimaksud tambahan baik tentang respons pemerintah terhadap pembaharuan iklim, mempercepat implementasi kebijakan, serta meningkatkan partisipasi publik.
Taiwan mengambil sejumlah langkah untuk mengatasi pembaharuan iklim. Sebagai bentuk komitmennya terhadap pengurangan emisi, Taiwan sudah memasukkan target emisi nol bersih tahun 2050 ke di Undang-Undang Tindak balas Perubahan Iklim.
Sementara itu, undang-undang sudah diselesaikan untuk menetapkan sistem biaya karbon, yang mirip dengan pajak karbon global, yang dimaksud akan berlaku pada tahun 2025.
Perusahaan-perusahaan akan mulai melakukan pelaporan percobaan pada pertengahan tahun 2025 dengan tarif standar awal sekitar USD10 per ton setara karbon dioksida (tCO2e). Tarif yang dimaksud akan mengalami kenaikan bertahap berdasarkan rekomendasi dari Komite Peninjauan Tarif Biaya Karbon, lalu pada tahun 2030, mencapai tingkat yang dimaksud mencerminkan standar internasional antara USD40 kemudian USD60 per tCO2e.
Taiwan juga telah terjadi berjanji untuk meluncurkan sistem perdagangan emisi pada empat tahun ke depan yang tersebut akan semakin mengintegrasikannya dengan bursa global. Kebijakan ini sejalan dengan Pasal 6 Perjanjian Paris, yang digunakan menggalakkan kolaborasi internasional di aksi iklim melalui mekanisme pangsa seperti penetapan nilai tukar karbon untuk mencapai tujuan iklim yang tersebut lebih besar baik.
Biaya karbon hanyalah langkah pertama pada sistem penetapan nilai tukar karbon Taiwan. Setelah ini, Taiwan akan meluncurkan tiga dana utama untuk merangsang pengembangan sektor hijau. Dana Pertumbuhan Hijau sebesar NTD10 miliar akan dibentuk untuk menggerakkan peningkatan bidang domestik yang sedang tumbuh dengan emisi nol. Pendanaan dari sektor asuransi serta keuangan akan mengupayakan Dana Inovasi Keuangan Hijau untuk penanaman modal jangka panjang pada sektor hemat energi, emisi nol, kemudian sirkular sumber daya.
