Undang Pakar China Asal Singapura, FSI juga FISIP UPH Bahas Konsekuensi Soft Power RRT di area Indonesia
JAKARTA – Soft Power Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang antara lain bermanifestasi pada pendidikan, bahasa lalu budaya populer, seringkali dianggap sebagai alat yang digunakan Tiongkok untuk mengambil keuntungan di hubungannya dengan Indonesia. Salah satu dari keuntungan yang disebutkan adalah prospek berkurangnya citra negatif RRT di dalam Indonesia.
Pada sisi lain, orang-orang Indonesia yang pernah mengalami perjumpaan dengan instrument soft power RRT itu diyakini cenderung pula menyebarluaskan pandangan positif tentang negara itu, meskipun tiada semua yang digunakan terjadi di tempat negara itu bernuansa positif.
Pandangan di dalam melawan seringkali dikemukakan oleh pihak-pihak yang digunakan mengkhawatirkan peluncuran soft power RRT yang mana memang sebenarnya makin meningkat dalam Asia Tenggara, termasuk di area Indonesia sejak awal abad ke-21 ini.
Pihak-pihak yang disebutkan beranggapan bahwa pemerintah lalu publik Indonesia sebaiknya menyadari adanya dampak dari diperkenalkan soft power RRT itu, dan juga mengetahui bagaimana mengembangkan strategi yang bijaksana untuk meresponsnya.
Meski demikian, pakar Tiongkok juga Tionghoa terkemuka selama Singapura, Profesor Leo Suryadinata, Ph.D masih belum sepenuhnya setuju dengan pandangan yang dimaksud menganggap soft power RRT memiliki pengaruh besar di dalam negara-negara Asia Tenggara.
Menurut Leo, hingga pada waktu ini, soft power RRT dalam Asia Tenggara dan juga Indonesia masih belum terukur dampaknya. Oleh karenanya, masih diperlukan studi lebih lanjut lanjut mengenai dampak juga pengaruh dari peningkatan soft power RRT itu.
Pernyataan Prof Leo Suryadinata itu disampaikan di seminar berjudul “Soft Power RRT yang tersebut Sedang Bangkit kemudian Dampaknya dalam Asia Tenggara dalam Lingkup Pendidikan juga Budaya Populer,” yang dimaksud diselenggarakan sama-sama oleh Jurusan Magister Bidang Studi Komunikasi (Mikom) Universitas Pelita Harapan (UPH) lalu Diskusi Sinologi Indonesia (FSI) di tempat Ibukota 5 November 2024.
Selain Prof Leo Suryadinata sebagai pembicara utama, hadir pula di seminar Dekan Fakultas Pengetahuan Sosial lalu Keilmuan Politik (FISIP) UPH Prof Edwin Tambunan, Ph.D, Dosen Jurusan Hubungan Internasional Universitas President yang digunakan juga Sekretaris FSI Muhammad Farid, M.PA., dosen Mikom UPH Dr. Johanes Herlijanto sekaligus Ketua Wadah Sinologi Indonesia yang bertindak sebagai moderator, serta ketua pelaksana yang mana juga ketua inisiatif studi Mikom UPH Dr Benedictus A Simangunsong.
Leo menyebutkan, istilah soft power sebenarnya telah terjadi banyak dibicarakan pada tahun 1980-an pada Amerika Serikat. Menurut pakar sinologi yang tersebut ketika ini menjadi Visiting Senior Fellow pada ISEAS Yusof Ishak Institute Singapura itu, pada awalnya konsep soft power tidaklah pernah diaplikasikan untuk membicarakan RRT, dikarenakan pada tahun yang dimaksud RRT masih merupakan negara miskin.
