JAKARTA – PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) siap mengembangkan prasarana produksi komponen bakar minyak (BBM) ramah lingkungan dari green refinery yang telah lama dimasukkan di Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Penguraian sarana produksi dan juga item BBM ramah lingklungan yang dimaksud merupakandukungan KPI melawan kegiatan pemerintah untuk mengempiskan emisi karbon kemudian mencapai target Net Zero Emission (NZE) dalam tahun 2060.
Direktur Utama KPI Taufik Aditiyawarman mengatakan, pada RJPP perusahaan sudah dicanangkan perkembangan green refinery atau infrastruktur produksi BBM ramah lingkungan atau green refinery, di tempat antaranya pengembangan Kilang Cilacap Tahap 2 yang diproyeksikan pada 2027 dengan kapasitas produksi 6.000 barel Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) per hari (bph).
“Selain itu, Kilang Plaju ditargetkan rampung pada 2030 dengan kapasitas pengolahan biofuels 20.000 bph, Kilang Dumai pada 2031 dengan kapasitas 30.000 bph, lalu Kilang Balikpapan pada 2034 dengan kapasitas 30.000 bph,”papar Taufik di diskusi bertajuk “Decarbonizing the Future: The Role of Green Fuel in Reducing Emissions” pada Jakarta, Kamis (10/10/2024).
Saat ini, KPI mampu memproduksi materi bakar nabati melalui beberapa metode, yang tersebut salah satunya mampu memproduksi Sustainable Aviation Fuel (SAF) pada Kilang Cilacap dengan kapasitas 9.000 bph. KPI juga melakukan pengolahan unsur bakar berbasis CPO yang tersebut mampu memproduksi green diesel atau B100. “HVO dari Kilang Cilacap merupakan konversi dari feedstock RDBPO, khususnya barang renewable diesel 100% atau B100 dengan kapasitas 3.000 bph,” paparnya.
Taufik menambahkan, KPI juga sudah ada siap menjalankan rencana pemerintah untuk memproduksiBBM dengan kadar sulfur rendah. Menurut dia, salah satunya adalah Kilang Balongan yang digunakan sudah ada siap untuk memproduksi BBM dengan kadar sulfur 10 ppm. Kemudian, pada tahun depan, Kilang Balikpapan akan mulai beroperasi kemudian mampu memproduksi BBM berstandar EURO 5 dengan kadar sulfur 10 ppm, untuk jenis gasoline maupun diesel.
“Ini akan meningkatkan kapasitas untuk memenuhi permintaan (BBM rendah sulfur) pada wilayah Jawa serta Kalimantan. Sedangkilang lainnya masih bervariasi,” jelas Taufik.
Peneliti Senior Badan Investigasi lalu Inovasi Nasional (BRIN) Arie Rachmadi di diskusi yang disebutkan mengakui, pemakaian substansi bakar nabati adalah salah satu cara terbaik untuk menekan emisi yang digunakan selama ini banyak dihasilkan oleh kendaraan. Menurut dia, Indonesia berada di dalam jalur yang digunakan tepat dengan keberhasilan kegiatan biodiesel, sejalan dengan tren global yang digunakan semakin mengarah pada pengaplikasian biofuel.
“Selanjutnya, salah satu fokus yang digunakan harusnya bisa saja dikejar adalah pengaplikasian gasoline ramah lingkungan. Sebab konsumsi (BBM) terbesar sebetulnya ada di tempat bensin atau gasoline,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak menilai tantangan terbesar untuk memacu inisiatif biofuel selain kepastian pasokan substansi baku adalah harganya yang relatif tambahan tinggi ketimbang substansi bakar fosil. Untuk itu, beliau berharap ada dukungan dari pemerintah sebagai insentif agar produksi maupun konsumsi biofuel meningkat.
“Harus ada kemauan baik dari pemerintah metode dengan memberikan insentif untuk memverifikasi ketersediaan feedstock. Dalam hal ini feed in tariff bisa jadi diterapkan,” tandasnya.
