JAKARTA – Menteri Koordinator Area Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pengembangan kawasan perekonomian khusus (KEK) menjadi salah satu inisiatif pemerintah pada mencapai target peningkatan ekonomi sebesar delapan persen per tahun. Hal itu dikatakan Airlangga pada acara Indonesia SEZ Business Pertemuan 2024, Mulai Pekan (9/12/2024).
Pada kesempatan yang tersebut mirip juga disebutkan masifnya aliran penanaman modal yang dimaksud masuk dan juga aktivitas bidang dari 24 KEK yang digunakan telah ditetapkan pemerintah dapat memacu perkembangan kegiatan ekonomi lebih tinggi tinggi. “Mengingat arahan Presiden pada mengejar pertumbuhan perekonomian delapan persen, salah satunya inisiatif yang mana dapat mewujudkan ini adalah lewat KEK,” ujar Airlangga.
Terpisah, Asosiasi Pemerhati Penggiat Daerah Aglomerasi (APPDESA) menilai acara pemerintah pada bidang perekonomian itu membutuhkan dukungan semua pihak, teristimewa dari koalisi. “Partai partisipan koalisi harus menjamin bahwa seluruh anggota badan hingga kader, dari pusat dan juga daerah, tegak lurus mencipta kondisi agar iklim berjuang selalu positif untuk investasi,” kata Koordinator Nasional APPDESA Rifaldi Utama.
Rifaldi menambahkan, setiap anggota koalisi di tempat daerah, teristimewa anggota majelis di dalam tingkat kota dan juga kabupaten seharusnya bisa jadi menjadi motor untuk menghindari terjadinya segala prospek yang mana dapat mengganggu kegiatan ekonomi pada wilayah masing-masing, seperti adanya aksi-aksi yang mana ditunggangi kepentingan dan juga iming-iming uang.
“Para anggota majelis ini harus menarik batas tegas lalu memberikan edukasi untuk warga pentingnya cipta kondisi untuk menggalakkan perekonomian negara yang digunakan ditargetkan mencapai 8%,” pungkasnya.
Aksi Demo Danau Lido Dinilai Sarat Kepentingan serta Uang
Sebagaimana diketahui bersatu sudah pernah terjadi rangkaian aksi unjuk rasa terkait Danau Lido di dalam kawasan Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Bahkan di rangkaian aksi itu, hadir juga anggota DPRD Wilayah Bogor jika Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Edwin Sumarga.
Menurut APPDESA, penampilan anggota partai koalisi pada rangkaian aksi yang dimaksud menunjukkan ketidakpedulian terhadap kegiatan Presiden di area bidang ekonomi. Terlebih, bila aksi tersebut, sebagaimana disinyalir beberapa jumlah pihak, sudah pernah ditunggangi beragam kepentingan apalagi bila terindikasi adanya imbalan uang.
“Demo akan menghambat kegiatan perekonomian dalam sekitar. Apabila anggota koalisi tidaklah sepenuh hati membantu kebijakan pemerintah, inilah waktu yang tersebut tepat bagi presiden untuk mereview koalisinya,” kata Rifaldi.
Namun, Rifaldi berharap sebelum disharmoni terjadi pada Koalisi Indonesia Maju, para petinggi partai bisa jadi menentukan sikap untuk para anggota partai, terlebih mereka yang digunakan terpilih dalam badan baik pusat maupun daerah, agar tegak lurus mengawal kebijakan pemerintah. “Demi negara, partai harusnya ganti legislator yang tersebut bukan klir,” pungkasnya.
