JAKARTA – Razman Arif Nasution mengaku pernah curhat pada istrinya jikalau beliau siap meninggalkan Indonesia mengawasi kebobrokan penegakan hukum di area Indonesia. Apalagi, sampai hukum menyasar pada orang tak bersalah.
“Saya pernah ngomong pada istri saya bahwa saya siap meninggalkan Indonesia. Saya ditawar mengajar dalam kampus saya, saya tak perlu tinggal di tempat Indonesia, oleh sebab itu hukum bobrok menghukum orang tak bersalah,” kata beliau di area Episentrum Kuningan, Ibukota pada Hari Sabtu (8/2/2025).
Menurutnya, pada persidangan dugaan tindakan hukum pencemaran nama baik yang mana disangkakan padanya, majelis hakim dinilai tak berimbang dan juga adil. Dia menduga hakim tak bersikap netral di menangani perkaranya tersebut, yang digunakan mana kisruh di dalam PN Ibukota Indonesia Utara kemarin itu tak lepas dari puncak kekecewaan terhadap sikap hakim tersebut.
“Saya sebagai terdakwa minta ke yang mulia majelis hakim tuk dibuka, tapi kok malah hakim mengungkapkan tertutup, ada apa? Pertanyaannya kenapa anda bukan patuh pada hakim? Karena kami curiga sejak dari awal hakim bukan netral,” tuturnya.
Dia lantas mengingatkan, hakim yang tersebut menangani perkaranya itu untuk belajar dari perkara Ronald Tannur manakala tak bersikap imbang, adil, dan juga netral pada menangani suatu perkara. Manakala tak ada keadilan, beliau merasa buat apa pula ada persidangan, segera cuma penjarakan dirinya.
“Apa tidaklah belajar kalian dengan tindakan hukum Ronald Tannur? Kalau begini langkah tangkap saya, penjarakan, bilang dikarenakan anda melawan Hotman manusia bersih (dan) manusia yang digunakan kuat, maka tiada boleh dihukum, penjarakan Razman,. selesai perkara ini,” jelasnya.
“Kalian pikir saya takut pada penjara, no, saya wakafkan hidup saya untuk berakhir demi hukum kemudian Indonesia dan juga kebaikan. Saya tidaklah takut melawan manusia sebab Allah yang tersebut saya takuti lalu saya tak takut dengan kalian siapa pun kalau hukum kalian permain-mainkan,” kata Razman lagi.
Razman menambahkan, ke depan akan berkeliling ke DPR RI hingga ke Komisi Yudisial untuk mengadukan persoalan yang mana sedang yang dihadapi tersebut. Hal itu merupakan bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan.
“Kami telah mengatur jadwal hari Senin, kami akan ke Mahkamah Agung, lanjut ke KY, lanjut ke DPR RI, lanjut ke Pengadilan Tinggi, lanjut ke Bareskrim, lanjut ke PN Ibukota Indonesia Utara,” katanya.
