JALUR GAZA – The Times of Israel, mengutip seseorang pejabat negeri Israel yang tidak ada disebutkan namanya, menyatakan kelompok Palestina gerakan Hamas yang dimaksud memiliki tiga pilihan terkait Gaza.
Pertama, menambah masa berlaku fase pertama gencatan senjata serta terus membebaskan tawanan negeri Israel yang tersebut ditahan dalam Gaza.
Kedua, pindah ke fase perundingan tahap kedua, di area mana negeri Israel akan mengakhiri peperangan dengan imbalan organisasi Hamas membebaskan semua tawanan yang digunakan tersisa, lalu dengan melucuti senjata, mengasingkan para pemimpin, serta menyerahkan kendali sipil berhadapan dengan Gaza.
Ketiga, mengakhiri gencatan senjata juga kembali berperang habis-habisan.
“Itu akan berbeda,” ujar pejabat itu seperti dikutip. “Seorang menteri pertahanan baru, kepala staf baru, semua senjata yang mana kita butuhkan, serta legitimasi penuh, 100%, dari pemerintahan Trump.”
Pejabat itu menambahkan, “Gerbang neraka akan dibuka, seperti yang dimaksud mereka itu katakan.”
Hamas sebelumnya menolak seruan pelucutan senjata tetapi mengungkapkan siap untuk menyerah memerintah Jalur Gaza.
“Hamas didirikan sebagai pergerakan perlawanan nasional Palestina dengan tujuan yang digunakan jelas: Untuk menyingkirkan pendudukan; untuk mencapai tujuan nasional Palestina dalam bentuk negara, penentuan nasib sendiri, dan juga hak untuk kembali,” tegas Basem Naim, anggota kelompok organisasi Hamas terhadap Al Jazeera pada hari Senin.
“Tujuan-tujuan ini masih berlaku kemudian kami akan melanjutkan perjuangan kami dengan semua faksi lain, semua rakyat kami untuk mencapai tujuan-tujuan ini dengan segala cara, cara politik, cara diplomatik, termasuk perlawanan bersenjata hingga kami mencapai tujuan-tujuan ini,” ujar dia.
Dia menjelaskan, “Namun untuk menjalankan keberadaan sehari-hari warga Palestina, untuk menjalankan semua kemampuan dan juga sarana warga Palestina, di hal kesehatan, pendidikan, urusan sosial, polisi, polisi sipil, penyeberangan pada Daerah Gaza serta bahkan di dalam Tepi Barat, kami siap untuk meninggalkannya, lalu agar konsensus Palestina memutuskan bagaimana menjalankan semua aspek keberadaan ini.”
