JAKARTA – Menteri Daya lalu Informan Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendesak, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk segera mempercepat proses Perencanaan Penguraian Lapangan Migas atau Plant of Development (PoD) di area Wilayah Kerja (WK) masing-masing. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produksi minyak siap jual (lifting) dalam Indonesia.
Demikian diungkapkan Bahlil lantaran berdasarkan catatannya, terdapat 301 wilayah yang digunakan telah dieksplorasi, namun belum miliki plan of development (PoD). Baca Juga: Bahlil Ramal Target Lifting Minyak 600 Ribu BOEPD Tak Capai Target
“Kita akan memaksa untuk PoD. Kalau sampai dengan waktu yang digunakan ditentukan, dia juga masih berbagai alasan, maka tiada melakukan penutupan kemungkinan untuk kita melakukan tinjau. Dan, bisa-bisa kalau memang sebenarnya mereka itu bukan punya keseriusan, kita tawarkan terhadap penanam modal lain,” tegas Bahlil pada Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XII di area Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).
Ia mencontohkan, salah satunya Blok Masela yang digunakan ketika ini memang sebenarnya sudah ada mulai proses tender. “Itu kalau seandainya merek lambat sudah ada ada penanaman modal yang mana mau masuk kemungkinan besar bisa jadi kita gandengkan dengan mereka,” pungkas Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil juga menyoroti penyelenggaraan teknologi untuk meningkatkan lifting minyak. Ia merujuk pada keberhasilan produksi minyak bumi yang tersebut digarap ExxonMobil.
“Informasi bagus adalah untuk ExxonMobile yang digunakan tadinya cuma diperkirakan kurang lebih lanjut sekitar 100.000 barrel per day. Kemudian kami masuk pada bulan Agustus itu telah mencapai 140.000 barrel per day. Hari ini beliau telah mencapai 163.000 barrel per day akibat beliau intervensi pakai teknologi dengan tata kelola yang digunakan baik,” tuturnya.
“Mungkin model ini salah satu alternatif yang digunakan akan kita pakai untuk menyokong KKKS lain di rangka menggerakkan untuk meningkatkan produktivitasnya,” pungkas Bahlil.
Diberitakan sebelumnya, Bahlil mengaku bahwa peningkatan lifting ini merupakan salah satu mandat dari Presiden Prabowo Subianto terhadap dirinya. Hal itu lantaran produksi minyak pada waktu ini hanya sekali 600 ribu barel per hari. Padahal konsumsinya mencapai 1,6 jt barel per hari sehingga Indonesia terpaksa mengimpor 1 jt barel per hari.
“Perintah Bapak Presiden Prabowo adalah memaksimalkan semua peluang yang tersebut kita miliki untuk meningkatkan lifting agar menurunkan impor. Itu perintahnya,” ungkapnya.
Bahlil menambahkan, sejalan dengan upaya meningkatkan lifting tersebut, Prabowo juga mengajukan permohonan dirinya untuk inventarisasi aturan, khususnya Peraturan Menteri (Permen), Keputusan Menteri (Kepmen) serta juga Peraturan pemerintahan (PP). Hal itu dijalankan guna memangkas aturan-aturan yang tersebut menghambat percepatan lifting migas.
“Maka ini segera kita lakukan penyesuaian, teristimewa terhadap Permen, Kepmen, PP, supaya kita menggerakkan untuk bisa jadi terjadi peningkatan lifting,” jelasnya.
