Apresiasi Putusan MK, Partai Ummat serta Partai Buruh Siapkan Capres 2029

JAKARTA – Partai Ummat serta Partai Buruh menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tersebut menghapus ambang batas presiden. Dengan putusan itu, kedua partai akan menyiapkan calon presiden yang akan diusung dalam pemilihan raya 2029.
Wakil Ketua Umum Partai Ummat Buni Yani mengapresiasi MK yang dimaksud telah dilakukan menghapus ambang batas presiden. Pasalnya, ambang batas presiden sebesar 20% tak masuk akal lalu melanggar UUD 1945.
“Partai Ummat menyambut baik putusan MK yang menghapuskan presidential threshold 20% dikarenakan memang sebenarnya persyaratan ini tidak ada masuk akal kemudian melanggar UUD 1945,” katanya, Kamis (2/1/2025).
Buni menyatakan, Partai Ummat sangat menghargai putusan MK lantaran telah lama sesuai dengan harapan sejumlah pihak dalam Indonesia. Buni berharap, hapusnya ambang batas parlemen mampu meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah Tanah Air.
“Semoga ini akan mengikis kekuatan oligarki yang digunakan sudah mengangkangi Indonesia selama 10 tahun terakhir. Semoga pada 2029 Indonesia mendapatkan presiden terbaik dari hasil kebijakan pemerintah yang dimaksud dilandasi oleh niat baik untuk memperbaiki Indonesia,” tutur Buni.
Buni juga berharap, seluruh partai urusan politik dapat berkontestasi dengan aturan yang adil. “Tidak ada lagi satu pihak yang dimaksud ingin mendominasi permainan dengan cara curang lewat aturan yang dimaksud tiada adil. Itu inti dari putusan MK ini,” ucapnya.
Saat disinggung ihwal kans mengajukan figur untuk Pilpres 2029, Buni berkata, Partai Ummat akan mendiskusikan pascaputusan MK. “Insyaallah hal ini akan menjadi pembicaraan dalam di internal partai,” tegasnya.
Senada, Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal juga menyambut baik putusan tersebut. “Puji syukur untuk Tuhan. Hari ini, Mahkamah Konstitusi sudah pernah memutuskan bahwa presidential threshold adalah 0 persen atau dihapus. Dengan ini, pada pemilihan raya 2029, Partai Buruh sanggup mengajukan calon presiden sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai kebijakan pemerintah lain,” katanya.




