JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menanggapi revisi Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) yang mana telah lama disahkan menjadi UU. Pengesahaan RUU yang dimaksud melalui Rapat Paripurna DPR pada Kamis (20/3/2025).
Menurut Anies, RUU TNI yang mana baru disahkan menyebabkan berbagai pertanyaan. Apakah benar-benar menyebabkan perbaikan atau malah membuka ruang bagi tantangan baru. Menurutnya, UU semestinya bertujuan menjaga profesionalitas TNI serta kemurnian demokrasi.
“Kita semua ingin TNI yang kuat, profesional, kemudian fokus pada tugas utamanya: menjaga pertahanan kemudian kesatuan negara. Jangan sampai revisi ini justru membebani TNI dengan tugas-tugas baru yang tersebut dapat mengalihkan dari fokus utamanya,” kata Anies di cuitannya di area X dikutip, Akhir Pekan (23/3/2025).
Anies menyoroti salah satu yang menjadi perhatian masyarakat, yakni proses revisi UU TNI berjalan sangat cepat. Selain itu, rakyat sulit mengakses draf akhir RUU TNI serta minim forum diskusi sebagai bagian dari proses penyusunannya. “Kalau kebijakan dibuat terburu-buru, bagaimana menjamin hasilnya benar-benar baik bagi negara serta utamanya bagi TNI sendiri,” kata Anies.
Jika revisi ini bertujuan menguatkan TNI, kata Anies, maka semua elemen publik harus melakukan konfirmasi ada rambu-rambu hukum yang mana jelas. Apa mekanisme pengamannya? Bagaimana melakukan konfirmasi bahwa inovasi ini bukan akan mengakibatkan dampak di dalam luar niat awal pembuat kebijakan?
Selanjutnya, apakah revisi menyelesaikan hambatan di dalam internal TNI? Salah satu tantangan besar di area TNI adalah meritokrasi pada jenjang karier. Anies ingin tentara-tentara terbaik mendapat pemasaran oleh sebab itu prestasi, tidak dikarenakan faktor non meritokratik.
“Kita semua ingin mengawasi TNI yang tersebut makin profesional, kuat, kemudian dihormati, baik di dalam pada negeri maupun internasional. Seluruh rakyat mencintai TNI yang dimaksud profesional juga berpihak pada rakyat. Maka justru akibat itu, kebijakan ini harus dikawal dengan hati-hati,” katanya.
Mantan Calon Presiden (Capres) 2024 mengutip pandangan Presiden Soekarno terkait TNI. Bung Karno melarang angkatan konflik masuk lalu terlibat politik. Menurut Anies, Jenderal Soedirman meskipun tak setuju dengan tindakan pemerintah, terus-menerus mengupayakan kewenangan pemerintah yang dimaksud sah lalu berfokus pada penguatan kemampuan utama TNI.
