JAKARTA – Menteri Koordinator Sektor Politik juga Security (Menko Polkam) Budi Gunawan menyatakan usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi badan ad hoc atau lembaga yang bukan tetap saja mempunyai kelebihan dan juga kekurangan.
Oleh lantaran itu, penting diadakan pengkajian mendalam sebelum hal yang disebutkan diputuskan.
Hal yang dimaksud dikatakan Menteri Koordinator Sektor Politik dan juga Security (Menko Polkam) Budi Gunawan usai mengadakan rapat koordinasi sama-sama jajaran KPU RI, TNI, Kepolisian kemudian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk kesiapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 pada Mulai Pekan (25/11/2024).
“Saya kira mengubah status KPU menjadi badan ad hoc tentu mempunyai kelebihan juga kekurangan, tergantung pada sudut pandang lalu tujuan yang dimaksud ingin kita capai,” kata Budi Gunawan di konferensi pers di dalam gedung utama kantor Kemenko Polkam, Jakarta.
“Oleh karenanya memang benar penting untuk dijalankan pengkajian terlebih dahulu secara mendalam terhadap dampak daripada inovasi KPU yang disebutkan terkait dengan independensi, kemudian kredibilitas juga efektivitas KPU di melaksanakan pilpres ke depan yang digunakan bebas dan juga aktif,” lanjutnya.
Dia menekankan perlu adanya diskusi secara terbuka ataupun masukan-masukan dari elemen penduduk sebelum diputuskan pembaharuan hal tersebut.
“Dalam rangka membantu pada pada menentukan arah mana yang tersebut terbaik bagi reformasi kelembagaan KPU ini ke depan,” tandasnya.
Adapun terkait KPU lalu Badan Pengawas pemilihan raya (Bawaslu) menjadi badan Ad Hoc sempat diusulkan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Usulan itu juga sempat diungkapkan anggota baleg DPR RI Saleh Daulay.
Tujuan usulan yang dimaksud untuk penghematan anggaran negara. Sebab anggaran untuk penyelenggaraan pilpres terbilang cukup besar.
