Rusia Siapkan Sistem Penghancur Dolar AS, Anggota BRICS Bisa Hemat Rp234 Trilyun

JAKARTA – Rusia mengusulkan pembaharuan pada pembayaran lintas batas yang mana dilaksanakan di area antara negara-negara BRICS yang digunakan bertujuan untuk menghindari sistem keuangan global, oleh sebab itu negara yang digunakan dikenai sanksi berat ini berjuang untuk melindungi ekonominya sendiri.
Alternatif-alternatif yang dimaksud termasuk mengembangkan jaringan bank-bank komersil yang mana dapat melakukan transaksi-transaksi semacam itu di mata uang lokal dan juga juga merancang hubungan dengan segera antara bank-bank sentral, menurut sebuah laporan yang tersebut disiapkan oleh Kementerian Keuangan Rusia, Bank of Russia, kemudian ahli konsultasi yang mana berbasis dalam Moskow, Yakov & Partners.
“Sistem multicurrency ini perlu memagari para pesertanya dari tekanan eksternal seperti sanksi ekstrateritorial,” kata laporan yang disebutkan dilansir dari Bloomberg, Mulai Pekan (14/10/2024).
Laporan yang dimaksud juga menyatakan bahwa kepentingan Amerika Serikat tidak ada selalu selaras dengan kepentingan kontestan lain dari jaringan keuangan global. Rencana ini juga mencakup pembentukan pusat-pusat perdagangan dengan untuk komoditas seperti minyak, gas alam, biji-bijian, lalu emas.
AS kemudian sekutunya sudah pernah menjatuhkan sanksi terhadap Rusia setelahnya Presiden Vladimir Kepala Negara Rusia memerintahkan invasi skala penuh ke negara Ukraina pada Februari 2022. Mereka membekukan aset luar negeri Rusia dan juga mengeluarkan pemberi pinjaman utama Rusia dari sistem arahan keuangan SWIFT. Sebagai tanggapan, Rusia berupaya menghurangi ketergantungannya pada dolar.
Namun, negara-negara BRICS lain yang tersebut tak menghadapi komplikasi yang mana sebanding dari sanksi terus memprioritaskan akses ke sistem keuangan berbasis dolar. Secara global, 58% pembayaran internasional tidak ada termasuk, yang digunakan berada di dalam kawasan euro, melibatkan dolar. Sementara, dolar digunakan di 54% faktur perdagangan luar negeri pada 2022, menurut Brookings Institution.
Laporan ini diterbitkan ketika Kepala Negara Rusia bersiap untuk menjadi tuan rumah bagi para pemimpin untuk rapat tahunan BRICS, di area Kazan, Rusia pada 22-24 Oktober. Tim BRICS sekarang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, lalu Afrika Selatan diperluas pada bulan Januari dengan menyertakan Iran, Uni Emirat Arab, Ethiopia, serta Mesir.
Di antara proposal yang digunakan diajukan, Rusia menyodorkan pemakaian teknologi buku besar terdistribusi (DLT) atau jaringan multinasional baru untuk memungkinkan penyelesaian dengan token. Adapun keuntungan utama dari penyelenggaraan model penyelesaian DLT adalah penghapusan risiko kredit yang dimaksud menyertai pengaturan perbankan konvensional, kata laporan itu.
“DLT juga dapat menghurangi waktu pemrosesan serta biaya oleh sebab itu entitas koresponden juga pemeriksaan kepatuhan bukan akan ada, sehingga dapat menghemat negara-negara BRICS sebanyak USD15 miliar per tahun apabila setengah dari semua transaksi lintas batas menggunakan operasi semacam itu,” kata para penulis laporan tersebut.




