Sri Mulyani Klaim Ada 11 Juta Lapangan Kerja Baru Sejak 2021 Saat 52 Ribu Karyawan Di-PHK Setahun Terakhir
Jakarta – Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani mengklaim berdasarkan statistik terdapat 11 jt lapangan pekerjaan baru di tiga tahun terakhir. Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani menanggapi persoalan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berjalan akhir-akhir ini.
“Menurut statistik 11 jt lebih tinggi pada 3 tahun terakhir angkatan kerja baru atau lapangan kerja baru terbuka,” kata Bendahara Negara pada kantor Kementerian Keuangan atau Kemenkeu pada Kamis, 4 Oktober 2024.
Meski banyak terbentuk pemecatan massal pada setiap tahun terakhir, Sri Mulyani mengutarakan juga masih terdapat membuka lapangan kerja baru. Karena itu, keadaan ini kudu dipandang secara keseluruhan. Perekonomian pada negeri memang benar sedang bertransformasi oleh sebab itu sebagian faktor.
Dia juga mengamini nafas sektor padat karya seperti tekstil kemudian alas kaki berada dalam terengah-engah. Beberapa mengalami kolaps sementara yang lain terpaksa melakukan efisiensi jumlah agregat karyawan sehingga berjalan pemecatan massal.
Di sisi lain, kata Sri Mulyani, ada lapangan kerja baru yang mana tercipta seiring masuknya penanaman modal asing ke sektor hiliriasi yang juga membutuhkan tenaga kerja. Selain itu, ketika ini menurutnya juga muncul kesempatan kerja dalam sektor digital.
“Jadi kita harus meninjau ekonomi Tanah Air mengalami inovasi oleh sebab itu adanya beragam faktor. Entah itu adalah oleh sebab itu teknologi, entah akibat pembaharuan dari bangunan ekonominya. Kita akan terus memperhatikan agar rakyat yang dimaksud paling rentan mendapatkan dukungan,” katanya.
Data PHK menurut pemaparan Kemnaker
Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker sebelumnya melaporkan catatan PHK mencapai 45 ribu dari awal tahun hingga akhir Agustus lalu. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial serta Pemastian Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengemukakan jumlah keseluruhan ini naik dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya.
“PHK 45.762 per hari ini, 23 Agustus, naik. Di Juli aja kan disparitasnya udah sekitar 4.000-an lebih. Sekarang pasti naik 5.000 melebihi dengan Agustus 2023,” kata beliau pada waktu ditemui awak media di acara NakerFest ke JiExpo Kemayoran, Jumat, 23 Agustus 2024.
Teranyar, per awal Oktober 2024, Kemnaker mencatatkan data total PHK telah dilakukan menyentuh bilangan 52.993. Indah menyatakan sektor manufaktur menjadi penyumbang terbesar hitungan PHK tahun ini dengan total 24.013 tenaga kerja; kemudian aktivitas jasa lainnya 12.853 tenaga kerja; juga sektor pertanian, kehutanan juga perikanan dengan 3.997 tenaga kerja,
“Data tiga provinsi dengan hitungan PHK terbesar, yakni yakni Jawa Tengah dengan 14.767 tenaga kerja, Banten 9.114 tenaga kerja, juga DKI Ibukota berjumlah 7.469 tenaga kerja,” kata Indah pada waktu dihubungi Tempo pada Selasa, 1 Oktober 2024.
Penyebab PHK massal
Indah menjelaskan, ada beberapa factor yang digunakan menyebabkan tingginya bilangan bulat PHK tahun ini. Salah satunya adalah menurunnya ekspor dan juga tingginya impor pada negeri. Kata dia, perusahaan tidaklah mampu bertahan di kompetisi bisnis, ekspor berkurang sebab situasi ekonomi negara lain kurang bagus, juga sikon global misalnya adanya perang.
“Serta masuknya barang-barang impor ke pangsa pada negeri,” jelas Indah.
Saat ditanya upaya Kemnaker untuk menghindari PHK terus bertambah, Indah menjelaskan bahwa diperlukan upaya komprehensif meliputi reformasi strategi usaha korporasi kemudian dukungan kebijakan ekonomi makro.
“Mencegah PHK menurut kami harus dengan upaya komprehensif satu di antaranya reformasi strategi bidang usaha corporate juga juga dukungan kebijakan perekonomian makro,” tutupnya.
Lesunya sektor manufaktur Tanah Air
Lesunya sektor manufaktur Tanah Air memang sebenarnya sudah berubah menjadi sorotan selama beberapa bulan terakhir. Purchasing Manager’s Index (PMI) Industri Manufaktur Nusantara pada sejak Juli hingga September masih anjlok ke zona kontraksi yakni 49,2. Adapun batas pertumbuhan PMI manufaktur minimal adalah 50.
Direktur Kondisi Keuangan S&P Global Market Intelligence, Paul Smith, mengemukakan kinerja perekonomian sektor manufaktur Negara Indonesia yang tersebut mengecewakan berkaitan dengan situasi makro sektor ekonomi global yang mana sedang lesu pada September. Kondisi ini kata ia sudah dipicu terbentuk penurunan cepat transaksi jual beli eksternal di kurun dua tahun ini.
“Dengan penurunan tercepat pada pelanggan eksternal pada waktu hampir dua tahun,” ucapannya pada rilis berita yang dibagikan Selasa, 1 Oktober 2024.
Jumlah pengangguran turun
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah mengemukakan Angka Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2024 menunjukkan jumlah keseluruhan pengangguran di dalam Nusantara mencapai 7,2 jt orang, dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,82 persen. Jumlah ini turun sekitar 790 ribu penduduk atau 0,6 persen dari periode sebelumnya.
“Meski mengalami penurunan, pengangguran permanen berubah menjadi tantangan terbesar dikarenakan masih sejumlah jutaan warga yang mana belum terserap lapangan kerja,” ucap Ida Fauziyah di pernyataan ditulis yang digunakan disitir Senin, 30 September 2024.
Sejalan dengan total pengangguran yang menurun, TPT pada Nusantara juga melandai bermetamorfosis menjadi 4,82 persen pada Februari 2024. Persentase itu berkurang sekitar 0,63 persen, dari sebelumnya sebesar 5,45 persen pada Februari 2023.
Namun, dalam pada waktu yang tersebut sama, data Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) menunjukkan level pengangguran di dalam tanah air menduduki tempat puncak ke antara enam negara lain pada Asia Tenggara.
IMF mencatatkan tingkat pengangguran dalam Nusantara mencapai 5,2 persen per April 2024. Kemudian, disusul Filipina sebesar 5,1 persen, Brunei Darussalam sebesar 4,9 persen, Tanah Melayu sebesar 3,52 persen, Vietnam sebesar 2,1 persen, Singapura sebesar 1,9 persen, juga Thailand sebesar 1,1 persen.
Ramai-ramai perusahaan manufaktur PHK karyawan
Selain itu, PHK juga masih mengancam bervariasi industri. Napas sektor tekstil pada negeri misalnya, terengah-engah pada kurun beberapa waktu terakhir. Kondisi ini ditandai banyaknya perusahaan yang tersebut gulung tikar maupun melakukan efisiensi. Akibatnya banyak hingga ribuan pekerja terkena imbasnya. Mereka terpaksa mendapatkan PHK.
Perusahaan tekstil teranyar yang melakukan penutupan pabriknya adalah PT S. Dupantex di Pekalongan, Jawa Tengah. Pabrik yang dimaksud berhenti beroperasi terhitung sejak 6 Juni 2024 lalu. Akibatnya, 700-an karyawan terkena PHK massal. Korporasi yang dimaksud menambah deretan pabrik tekstil yang tersebut melakukan efisiensi dan juga menyembunyikan kegiatan bisnis sejak akhir 2023.
Selain PT S. Dupantex, perusahaan tekstil di dalam Jawa Barat, PT Alenatex, juga mem-PHK sekitar 700-an karyawan akibat gulung tikar. Kemudian PT Kusumahadi Santosa di dalam Jawa Tengah, juga pailit juga memutus hubungan kerja terhadap sekitar 500 karyawan. Sebanyak 700 karyawan juga diberhentikan dari PT Pamor Spinning Mills, di dalam Jawa Tengah lantaran bangkrut.
Perusahaan tekstil pada Jawa Tengah PT Kusumaputra Santosa, juga dikabarkan bangkrut lalu tercatat mem-PHK sekitar 400 orang. Yang terparah akibat bangkrutnya perusahaan tekstil ini adalah dirasakan oleh sedikitnya 8.000 karyawan di PT Sai Apparel. Pabrik di dalam Jawa Tengah itu gulung tikar juga ribuan pekerjanya yang dimaksud terpaksa diberhentikan.
Selain pemecatan lantaran bangkrut, PHK juga berlangsung sebab efisiensi. Sejumlah perusahaan memberhentikan karyawan demi memangkas anggaran demi bertahan. PHK antara lain menimpa 2.000-an karyawan PT Sinar Pantja Djaja ke Semarang, 400-an karyawan PT Bitratex di Semarang, 300-an karyawan PT Djohartex di Magelang, dan juga 100-an karyawan PT Pulomas dalam Bandung.
HENDRIK KHOIRUL MUHID | ILONA ESTHERINA | OYUK IVANI S | HAN REVANDA PUTRA | CNN
Pilihan editor: Arsjad Rasjid Bersyukur Wapres kemudian Menkeu Masih Mengakuinya Sebagai Ketua KADIN: Alhamdulillah
Artikel ini disadur dari Sri Mulyani Klaim Ada 11 Juta Lapangan Kerja Baru Sejak 2021 Saat 52 Ribu Karyawan Di-PHK Setahun Terakhir
