Setujui Herindra Jadi Kepala BIN, DPR Beri Pesan Hal ini

JAKARTA – DPR sudah menyetujui M Herindra sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Budi Gunawan. DPR memohon Herindra menjaga stabilitas negara.
“Salah satu hal yang mana dimintakan oleh DPR untuk calon Kepala BIN yang digunakan baru adalah untuk masih menjaga stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” kata Ketua DPR Puan Maharani usai uji kelayakan kemudian kepatutan M Herindra sebagai Kepala BIN di dalam ruang rapat Komisi I DPR RI, Rabu (16/10/2024).
Selain itu, kata Puan, DPR memohonkan agar BIN di tempat bawah kepemimpinan Herindra menjaga NKRI sebagai negara yang dimaksud utuh. Ia juga mengajukan permohonan BIN dapat bekerja dengan netral kemudian tak memihak.
“Kemudian bagaimana kemudian tetep menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sanggup berjalan sebagaimana satu negara yang tersebut memang benar utuh kemudian menjaga konsistensi bagaimana sebagai tupoksinya. BIN bisa jadi bekerja secara netral,” kata Puan.
“Kemudian tentu hanya bekerja untuk tidak ke pada saja, tetapi juga menjaga tugas tupoksinya itu ke luar negeri,” imbuh Puan.
Merespons itu, calon tunggal Kepala BIN Herindra menilai, BIN harus kolaborasi dengan stakeholder. Ia pun bertekad akan menjaga keutuhan NKRI.
“Intinya kita harus berkolaborasi dengan semua stakeholder. Intinya kita harus tetap memperlihatkan menjaga keutuhan negara Indonesia,” ucap Herindra.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Budi Gunawan dari jabatan Kepala BIN. Jokowi kemudian mengusulkan Wakil Menteri Defense (Wamenhan) sebagai pengganti Budi Gunawan.
Presiden Jokowi menjelaskan alasannya mencopot Budi Gunawan dari jabatan sebagai Kepala BIN. “Oh itu administrasi saja. Administrasi artinya dikarenakan kepala BIN yang dimaksud baru ini akan dilantik bersama-sama dengan menteri pada tanggal 21 Oktober,” kata Jokowi usai resmikan Jalan Tol Indrapura-Kisaran, Sumatera Utara, Rabu (16/10/2024).
Jokowi juga mengatakan pemberhentian BG sebagai Kepala BIN juga telah dilakukan dibicarakan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto. “Sehingga itu dijalankan kemudian kita juga telah terjadi berbicara dengan Pak Prabowo. Itu melawan pernyataan dari Pak Prabowo,” kata Jokowi.




