JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto perlu juga bersih-bersih institusi Kejaksaan Agung (Kejagung) dari jaksa tak profesional. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas berharap Prabowo turun tangan terkait ketidakprofesionalan jaksa di menangani perkara dugaan korupsi lalu melelang aset sitaan.
“Lakukan bersih-bersih serta reposisi terhadap para petinggi yang tersebut ada di dalam lingkungan Kejaksaan Agung,” ujar Fernando, hari terakhir pekan (14/2/2025).
“Saatnya Prabowo melakukan bersih-bersih di tempat semua lembaga negara khususnya Aparat Penegak Hukum (APH) agar sukses di menjalankan program-program pemerintahannya,” tambahnya.
Indikasi diperlukan bersih-bersih pada Kejagung dipicu oknum jaksa yang tersebut diduga menutupi sumber dana suap senilai Rp920 miliar di dakwaan mantan Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.
Pada persidangan pada Pengadilan Tipikor Ibukota Indonesia Pusat, Mulai Pekan (10/2/2025), JPU semata-mata menyoroti penerimaan gratifikasi tanpa menjelaskan sumber dana yang dimaksud yang digunakan memicu kejanggalan pada penanganan persoalan hukum tersebut.
“Sungguh aneh kalau penegak hukum berupaya menutupi praktik kejahatan yang sedang ditangani termasuk dugaan permainan pada melepas aset sitaan sebab dinilai sangat dari nilai seharusnya,” kata Fernando.
“Komisi Kejaksaan harus bertindak terkait adanya dugaan pelanggaran tersebut,” sambungnya.
Dia kembali berpesan agar upaya memasukkan asas dominus litis pada RKUHAP ditolak oleh sebab itu akan memperburuk penyidikan yang dimaksud selama ini kewenangannya ada di tempat Polri.
