Efisiensi Anggaran Bisa Jadi Petaka, Pegawai Honorer dan juga PPPK Dipangkas

JAKARTA – Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan pemangkasan anggaran Kementerian/Lembaga yang digunakan signifikan akan berdampak pemangkasan tenaga honorer. Bhima menilai, pengurangan dari sisi belanja pegawai ini akan berdampak buruk terhadap kualitas pelayanan publik. Bahkan bisa saja sampai pada pelayanan terhadap rakyat bisa saja justru terganggu.
“Efisiensi anggaran ini sanggup terjadi pemangkasan tenaga honorer, tenaga kontrak pada eksekutif Daerah, lalu bisa jadi menyebabkan pelayanan masyarakat yang tersebut terganggu,” kata Bhima pada waktu dihubungi SINDOnews, Hari Jumat (7/2/2025).
Lebih jauh, Bhima menjelaskan pada tahun 2022 sendiri jumlah keseluruhan tenaga honorer pada Indonesia sekitar 2,35 jt orang. Paling berbagai berada di area Instansi Kementerian Agama 139.000 orang Kementerian Sosial 40.000 orang, Pemprov Jatim 24 ribu orang, Kementerian Pekerjaan Umum juga Perumahan Rakyat 21 ribu orang, serta Pemprov Jateng 21 ribu orang.
Efisiensi anggaran bukan belaka berlaku untuk pemerintahan Pusat, tapi juga eksekutif Daerah. Sehingga efisiensi tenaga honorer kemudian PPPK pada eksekutif juga punya potensi besar untuk dilakukan.
“Efeknya nanti di area area bisa saja terjadi pelayanan rakyat yang juga memburuk. Apalagi Dana Desa juga sebagian kan telah dialokasikan untuk makan bergizi gratis,” tambah Bhima.
Menurutnya, pemangkasan anggaran yang diadakan oleh otoritas sendiri bertujuan untuk mendanai inisiatif makan bergizi gratis (MBG) yang memerlukan APBN cukup besar. Kapasitas fiskal yang tersebut terbatas disamping kegiatan yang mana membutuhkan anggaran besar menghasilkan langkah efisiensi dilaksanakan untuk mengalihkan pos anggaran.
“Efisiensi ini mampu mengganggu tercapainya kegiatan serta juga mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi 2025, diperkirakan belaka 4,7%. Karena efisiensinya ini hanya sekali untuk MBG. Karena kita tahu juga dampak MBG ternyata tidak ada sebesar itu (terhadap perekonomian nasional), keterlibatan UMKM -nya juga masih minim,” pungkasnya.




