JAKARTA – Indonesia ketika ini berada di dalam persimpangan jalan penting di mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045 . Pemerintahan baru di dalam bawah kepemimpinan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka, mempunyai target ambisius untuk menyokong perkembangan dunia usaha hingga 8% per tahun. Namun tantangan besar menghadang.
Realitas menunjukkan bahwa peningkatan ekonomi Indonesia pada 2023 hanya saja mencapai 5,05%, berjauhan dari target tersebut. Ketimpangan kegiatan ekonomi antar wilayah masih signifikan, teristimewa antara Jawa lalu luar Jawa. Daya saing Indonesia juga tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Singapura lalu Thailand, mencerminkan permintaan mendesak untuk perubahan fundamental ekonomi.
Tantangan ini semakin kompleks dengan berbagai kesulitan struktural yang tersebut menghambat pertumbuhan. Deindustrialisasi dini menjadi salah satu isu utama yang dimaksud dihadapi Indonesia. Sejak 2011, kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto terus menurun, mengurangi kekuatan kemungkinan perkembangan ekonomi.
“Salah satu hal yang tersebut tadi digaris bawahi adalah Deindustrialisasi. Padahal nilai konsumsi kita mestinya semakin naik, juga ini menjadi PR besar. Kenapa ini sanggup terjadi adalah unsur baku serta juga competitiveness dari teknologi yang tersebut ada. Dan kita pada Universitas memiliki teknologi-teknologi baru, lalu juga SDM yang tersebut unggul, juga riset energy nya juga kan ada di tempat universitas,” kata Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo S.Si., M.Si., PH.D., di Alumni Business Diskusi pada Jakarta, hari terakhir pekan (29/11/2024).
Empat provinsi lapangan usaha utama-Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, serta Banten-mengalami perlambatan sejak awal 2024. Studi Universitas Brawijaya di tempat Jawa Timur mengidentifikasi empat tantangan utama: biaya tenaga kerja yang digunakan tinggi, mahalnya materi baku, sulitnya akses material penolong, lalu kebijakan perpajakan yang digunakan kurang mendukung. Tanpa solusi, deindustrialisasi ini dapat semakin memperburuk kondisi ekonomi nasional.
Perlambatan konsumsi rumah tangga lalu penanaman modal juga menambah tekanan. Konsumsi rumah tangga, sebagai pendorong utama ekonomi, menunjukkan perlambatan yang dimaksud mengkhawatirkan. Di sisi lain, penanaman modal pun lesu, menambah beban ekonomi.
Pemerintah berupaya mempertahankan pertumbuhan melalui pengeluaran publik, yang digunakan meningkat sejak 2018, khususnya pada merespons pandemi Wabah juga persiapan pemilu. Namun pada 2024 serta 2025, keterbatasan fiskal menjadi tantangan besar.
Tekanan fiskal ini diperparah oleh meningkatnya pembayaran utang kemudian stagnasi penerimaan pajak. Akibatnya, kemampuan pemerintah untuk mempertahankan pengeluaran produktif, seperti konstruksi infrastruktur juga sektor sosial, berpotensi menurun.
Stagnasi penerimaan pajak menjadi salah satu hambatan utama. Rasio pajak terhadap PDB, yang dimaksud sempat meningkat dari 8,3% pada 2020 menjadi 10,4% pada 2022, kembali turun menjadi 10,2% pada 2023. Diperkirakan bilangan bulat ini akan stagnan hingga 2024.
