JAKARTA – Menteri Koordinator Budang Politik dan juga Keselamatan (Menko Polkam) Budi Gunawan (BG) menyinggung pemberantasan praktik rasuah di area Finlandia. Menurutnya, pemberantasan korupsi di dalam sana menggunakan big data untuk mendeteksi pola korupsi. Hal yang dimaksud dapat diterapkan di dalam Indonesia.
Hal yang dimaksud disampaikan BG pada waktu memberikan sambutan di Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2024 dalam Gedung Merah Putih KPK, Mulai Pekan (9/12/2024).
“Pemerintah juga dapat meniru atau kita dapat meniru best practice dari negara lain yang dimaksud sudah pernah terbukti mampu di tempat di melakukan pemberantasan korupsi,” kata BG.
“Sebagai contoh pada Finlandia, menggunakan big data analytics di area pada melakukan deteksi pola korupsi yang rutin digunakan, sehingga dapat dijalankan policy review untuk menangguhkan celah-celah tersebut,” sambungnya.
BG melanjutkan, pemerintah juga terus mengupayakan perbaikan pelayanan lewat metamorfosis digital pada reformasi birokrasi.
“Pemerintah memanfaatkan e-government sebagai alat penting untuk mengurangi serta memberantas korupsi dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas di penyelenggaraan pelayanan publik,” tuturnya.
BG menambahkan, penerapan e-budgeting juga dijalankan di pengelolaan anggaran negara, baik APBN maupun APBD secara digital. Dengan begitu, pengawasan lebih banyak mudah. “Pengawasan pengaplikasian anggaran akan lebih lanjut mudah serta menurunkan kemungkinan terjadinya manipulasi,” ucapnya.
