Minta Maaf ke Rakyat Indonesia, Dirut Pertamina: Ini adalah Adalah Tanggung Jawab Saya

JAKARTA – Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri menegaskan, dirinya tetap saja bertanggung jawab melawan situasi yang terjadi di tempat perusahaan, meskipun persoalan hukum yang dimaksud mencuat ketika ini terjadi sebelum ia menjabat. Sebagai pemimpin yang digunakan diberi amanah, ia mengutamakan langkah evaluatif lalu perbaikan internal agar kepercayaan rakyat terhadap Pertamina dapat dipulihkan.

Untuk diketahui, Kejaksaan Agung mengungkap adanya praktik manipulasi komposisi BBM dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ilegal pada periode 2018-2023. Sementara, Simon baru mendapatkan mandat sebagai Dirut Pertamina pada tanggal 4 November 2024.

Meski begitu, Simon menegaskan, sebagai pimpinan, tanggung jawab masih ada di dalam pundaknya. Oleh sebab itu, beliau sama-sama jajaran direksi lainnya mengambil langkah proaktif untuk menata ulang tata kelola perusahaan serta memverifikasi kejadian sejenis tak terulang ‘kembali’.

“Walaupun kejadian ini terjadi sebelum era saya bergabung, namun sebagai pimpinan yang diberi amanah ketika ini, ini adalah tanggung jawab saya juga,” kata Dirut Pertamina , pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di dalam Gedung DPR, Senayan, Selasa (11/3/2025).

“Saya hadir untuk memohonkan maaf untuk seluruh rakyat Indonesia menghadapi kejadian yang mana sudah memunculkan kegaduhan pada masyarakat. Kami memohon kesempatan untuk bekerja keras agar dapat kembali mendapatkan kepercayaan juga kebanggaan dari masyarakat,” tambah Simon.

Dia mengungkapkan, pada awal pengungkapan persoalan hukum oleh Kejaksaan Agung, dirinya memilih untuk tidaklah dengan segera tampil ke rakyat guna menghindari kesan defensif. Keputusan yang disebutkan diambil agar tak memperkeruh suasana juga memberi kesempatan bagi Pertamina untuk melakukan introspeksi juga evaluasi internal.

“Kami sangat menyokong proses penegakan hukum yang diadakan oleh Kejaksaan Agung. Kami menghormati fakta hukum yang ditemukan lalu memberikan ruang terhadap aparat penegak hukum untuk bekerja secara independen,” ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya perbaikan, Pertamina sudah membentuk crisis center yang dimaksud bertugas mengintegrasikan informasi, mengoordinasikan lintas fungsi, juga memantau kemungkinan risiko kegiatan bisnis juga operasional. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi juga efektivitas pada menangani berbagai tantangan pada masa depan.

Dukungan dari berbagai pihak, termasuk Komisi VI DPR RI, juga menjadi faktor penting pada menegaskan keberlanjutan Pertamina sebagai aset strategis bangsa. Simon menegaskan bahwa penting untuk memisahkan proses hukum yang tersebut sedang berlangsung dari eksistensi Pertamina sebagai institusi vital yang mana menopang perekonomian nasional.