JAKARTA – Menteri Koordinator Politik, Hukum, serta Ketenteraman (Meko Polkam) Budi Gunawan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun. Tambahan anggaran yang dimaksud untuk menjalankan kegiatan yang telah dilakukan dicanangkan.
Hal itu disampaikan Budi Gunawan pada waktu Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Dalam rapat tersebut, Budi Gunawan sama-sama tujuh Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih mengusulkan tambahan anggaran untuk Tahun Anggaran (TA) 2025.
Hadir di rapat tersebut, tujuh Menko antara lain, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, lalu Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Individu juga Kebudayaan Pratikno.
Selain itu, Menko Infrastruktur serta Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pemberdayaan Komunitas (PMK) Abdul Muhaimin Iskandar, lalu Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).
“Dengan beban tugas yang mana semakin berat tanpa dukungan anggaran yang tersebut memadai hal yang dimaksud akan sulit untuk direalisasikan,” ujarnya, Awal Minggu (2/12/2024).
Budi Gunawan mencontohkan, pada waktu ini di tempat Kemenko Polkam tidaklah ada ruang command center yang dimaksud terkoneksi dengan kementerian juga lembaga untuk memonitor segala permasalahan secara langsung. Sementara penanganan isu Polkam pada menjaga stabilitas kebijakan pemerintah juga keamanan nasional sangat membutuhkan kecepatan di area di koordinasi, sinergi, dan juga eksekusi di dalam lapangan.
“Selain itu belum ada platform digital big data yang dapat menangani pengaduan rakyat (dumas) yang digunakan jumlahnya pada Kemenko Polkam sangat banyak mencapai puluhan ribu. Sehingga berbagai laporan yang bukan tertangani dengan baik. Hal ini sangat memengaruhi persepsi warga terhadap kinerja pemerintah,” katanya.
Usulan penambahan anggaran ini diadakan menyusul inovasi nomenklatur kementerian Kabinet Merah Putih yang menjadi 48 kementerian. Rincian usulan penambahan anggaran untuk 2025 yaitu, Kemudian Kementerian Koordinator Lingkup Politik serta Ketenteraman (Kemenko Polkam) memohonkan tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun.
