Jakarta – Menteri Tenaga lalu Informan Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat kata-kata perihal tudingan pihak Amerika Serikat (AS) terhadap proses lanjut di dalam Indonesia. Proyek kebanggaan pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ini dianggap melakukan kerja paksa.
Bahlil menekankan, Indonesia tak pernah melakukan praktik kerja paksa khususnya pada proyek pengembangan lebih lanjut nikel di di negeri. Bahkan, Bahlil telah membuktikan segera dalam lapangan.
Bahlil menilai, tudingan Amerika Serikat sebagai kampanye hitam atau black campaign. “Ini belaka black campaign semata kok, ini geopolitik. Tenang saja, makanya kalian wartawan harus memberitakan yang dimaksud baik-baik. Di negara luar itu, yang mana merasa semua paling hebat itu, mohon maaf, mereka itu bukanlah lebih tinggi baik daripada kita, tapi merek kompak pada memberitakan,” tegasnya di sela acara Waktu senja Puncak Hari Ulang Tahun ke 79 Pertambangan lalu Tenaga ke Jakarta, disitir hari terakhir pekan (11/10/2024).
Bahlil meyakini, kelak Negara Indonesia akan bermetamorfosis menjadi negara yang digunakan baik juga mempunyai tingkat pendapatan per kapita yang tersebut tinggi, salah satunya dengan terus melakukan kegiatan proses lanjut ke pada negeri.
“Yakinlah bahwa Tanah Air ke depan akan bermetamorfosis menjadi negara yang tersebut baik, dengan pendapatan per kapita tinggi, GDP tinggi, dan juga kita mampu bermetamorfosis menjadi negara nomor 10 terbaik pada GDP,” tandasnya.
Asal tahu saja, Amerika Serikat (AS) mengeluarkan tudingan kritis terkait proses pengolahan lebih lanjut nikel di Indonesia. Bahkan negeri paman sam yang disebutkan menuduh bahwa proyek yang digunakan berubah menjadi kebanggaan pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ini melakukan praktik kerja paksa.
Pernyataan ini pertama kali muncul pada waktu Wakil Menteri Urusan Perburuhan Internasional, Departemen Perburuhan AS, Thea Lee mendiskusikan tren peningkatan pekerja anak serta kerja paksa di dalam sektor pertambangan mineral dalam berubah-ubah negara.
Dia menyebutkan negara-negara seperti Republik Demokratik Kongo, Zambia, Zimbabwe, lalu Bolivia yang tersebut dikenal menggunakan pekerja anak pada penambangan mineral seperti kobalt, tembaga, serta timah.
“Anak-anak dalam Republik Demokratik Kongo, Zambia, Zimbabwe, serta Bolivia menambang mineral penting seperti kobalt, tembaga, litium, mangan, tantalum, timah, tungsten, dan juga seng,” ucapannya disitir dari laman resmi U.S. Department of State, dikutipkan Hari Jumat (11/10/2024).
“Mereka bekerja keras ke pertambangan skala kecil kemudian artisanal yang digunakan tak diatur dengan baik, melakukan tugas-tugas berbahaya seperti menggali terowongan, menyebabkan beban berat, dan juga menangani zat-zat beracun,” tambahnya.
Selain itu, Indonesi juga dituding bermetamorfosis menjadi negara yang mana menyumbang tren peningkatan kerja paksa khususnya pada komoditas nikel yang dimaksud diolah pada pada negeri.
Dia menuduh bahwa nikel yang tersebut diolah pada Indonesi turut mencemari rantai pasok global sebab diduga dihasilkan melalui eksploitasi pekerja. Selain Indonesia, China juga berubah jadi sorotan lantaran tuduhan sama terkait rantai pasok aluminium lalu polisilikon.
“Kerja paksa mencemari rantai pasokan mineral penting lainnya, diantaranya aluminium kemudian polisilikon dari Tiongkok, nikel dari Indonesia, lalu lagi-lagi kobalt, tantalum, juga timah dari DRC (Republik Demokrasi Kongo),” kata Lee.
Selain itu, Lee juga menuding adanya pelanggaran hak pekerja ke Nusantara yang dimaksud meliputi lembur berlebihan, pekerjaan tidaklah aman, penundaan pembayaran upah, hingga ancaman kekerasan.
“Pekerja menghadapi pelanggaran seperti lembur yang tersebut berlebihan dan juga tiada sukarela, pekerjaan yang digunakan tidak ada aman, upah yang tidaklah dibayar, denda, pemecatan, ancaman kekerasan, lalu jeratan utang,” tambahnya.
Dia mengkaji tren peningkatan kerja paksa dalam berubah-ubah negara satu di antaranya Negara Indonesia disebabkan dari peningkatan keperluan dunia akan sumber energi terbarukan yang beberapa material dasarnya merupakan hasil pertambangan mineral.
“Bagaimana kita menyeimbangkan keperluan mendesak kita akan energi bersih dengan keharusan untuk melindungi pekerja yang digunakan rentan? Dapatkah kita menegaskan bahwa jalan kita menuju masa depan yang tersebut lebih lanjut berkelanjutan tiada diaspal dengan eksploitasi tenaga kerja?,” kata dia.
Next Article Amerika Serikat Bakal Biayai Pengembangunan Semikonduktor RI
Artikel ini disadur dari AS Tuduh Hilirisasi RI Lakukan Kerja Paksa, Bahlil: Black Campaign!
